-
Ekonomi | 1 hari laluHormati Putusan MK tentang UU Cipta Kerja, Kemnaker Siap Dialog dengan Pekerja dan Pengusaha
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan komitmen untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja menyelesaikan perkara uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
-
Nasional | 1 tahun laluUU Cipta Kerja Digugat ke MK, Begini Respon Pengusaha
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Buruh resmi menyerahkan permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Aceh | 2 tahun laluDokumen Persetujuan RDTR KIA Ladong Diserahkan, Ini Harapan Pj Bupati Aceh Besar
DIALEKSIS.COM | Aceh - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menerima dokumen persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sesuai arahan prioritas nasional di sekitar Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong.
-
Nasional | 2 tahun laluPengesahan RUU PPP Dinilai Abaikan Putusan MK
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai DPR dan pemerintah telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengesahkan revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), Selasa (24/5/2022).
-
Aceh | 2 tahun laluPemerintah Aceh Dukung Basis Data Tunggal KUMKM
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah Aceh mendukung penuh upaya percepatan program Pembangunan Basis Data Tunggal koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) yang telah dicanangkan pemerintah pusat sesuai dengan amanat UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, Helvizar Ibrahim, dalam keterangannya di Banda Aceh, Selasa (26/4/2022).
-
Nasional | 2 tahun laluPakar Hukum Administrasi Negara Ungkap Kontroversi PUU Cipta Kerja
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memang terdapat beberapa kontroversi. Pendapat itu diungkapkan Pakar Hukum Administrasi Negara Dr. Harsanto Nursadi pada kanal YouTube dkhairatTV, Sabtu (8/1/2022).
-
Berita | 2 tahun laluIronis! Pemerintah Obral Fasilitas untuk Pemodal Tapi Pajak Rakyat Dinaikkan
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Presiden PKS, H. Ahmad Syaikhu mengatakan pemerintah obral fasilitas untuk pemodal tapi pajak rakyat dinaikkan.
-
Berita | 2 tahun laluRevisi UU Cipta Kerja Bakal Dikebut Pemerintah di Awal 2022
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah bakal mengebut revisi UU Cipta Kerja yang diputuskan Mahkamah Konstitusi berstatus inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki paling lambat 2 tahun sejak keputusan.
Bahlil menyebut dalam rapat internal pemerintah yang dilakukan usai putusan MK, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi arahan untuk mempercepat revisi guna memberi kepastian kepada investor.
Revisi UU Cipta Kerja Bakal Dikebut Awal 2022
-
Berita | 2 tahun laluUU Cipta Kerja Bakal Diperbaiki usai Putusan MK
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menyatakan akan memanfaatkan waktu dua tahun untuk memperbaiki Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Hal ini merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU tersebut.
"Pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK dimaksud melalui persiapan perbaikan undang-undang (uu) dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers secara daring, Kamis (25/11).
-
Aceh | 3 tahun laluM Nur: Tugas Kementerian Tenaga Kerja Menjamin Keselamatan dan Hak Pekerja
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Aceh, M Nur, mengatakan keselamatan dan hak pekerja harus diperhatikan. Jika tidak ditindaklanjuti, maka bubarkan saja Dinas Tenaga Kerja/Kementerian Tenaga Kerja.
-
Aceh | 3 tahun laluKontroversi PP Turunan UU Cipta Kerja, ISMI Aceh: Harus Dilihat Juga dari Sisi Berbeda
-
Nasional | 3 tahun laluSofyan A. Djalil Menjawab Kontroversi UU Cipta Kerja
-
Nasional | 3 tahun laluUU Cipta Kerja Beri Ruang Besar Bagi UMKM, Ini Sejumlah Aturan Dipangkas
-
Nasional | 4 tahun laluMoeldoko: Saya Optimis UU Ciptaker Bisa Buat Rakyat Sejahtera
-
Nasional | 4 tahun laluMensesneg Akui Ada Kekeliruan UU Ciptaker yang Diteken Jokowi
-
Nasional | 4 tahun laluOmnibus Law, Perizinan Usaha di Laut Jadi Satu Pintu
-
Nasional | 4 tahun laluBila Jokowi Teken UU Cipta Kerja, Buruh Akan Demo Besar-besaran 1 November
-
Aceh | 4 tahun laluPertanyakan Hak Konstitusional Perempuan di UU Cipta Kerja, Himapol UIN Ar-Raniry Gelar Webinar
-
Aceh | 4 tahun laluDeklarasi Damai Dikumandangkan Polres Lhokseumawe Terkait Aksi Anarkisme UU Cipta Kerja
-
Nasional | 4 tahun laluViral, Jokowi Cuit Dukungan Bank Dunia Terhadap Omnibus Law